KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

BIDANG MAPENDA ISLAM PROVINSI JAWA BARAT

 

JADWAL ULANGAN UMUM AKHIR SEMESTER (UAS)

MADRASAH TSANAWIYAH PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012

 

 

NO	HARI / TANGGAL	JAM KE	WAKTU	MATA PELAJARAN	KODE MP
1	SENIN, 12-12-2011	1 2	07.30-09.00 09.30-11.30	Alquran Hadits Ilmu Pengetahuan Alam	A.1.a A.07
2	SELASA, 13-12-2011	1 2 3	07.00-08.30 08.30-10.00 10.30-12.00	Akidah Akhlak Ilmu Pengetahuan Sosial Seni Budaya	A.1.b A.08 A.09
3	RABU, 14-12-2011	1 2 3	07.00-08.30 08.30-10.00 10.30-12.00	Matematika SKI Bahasa Sunda	A.06 A.1.d B.1
4	KAMIS, 15-12-2011	1 2	07.30-09.00 09.30-11.30	Bahasa Indonesia Fikih	A.03 A.1.c
5	JUMAT, 16-12-2011	1 2	07.00-08.30 09.00-10.30	Bahasa Arab PKn	A.04 A.02
6	KAMIS, 15-12-2011	1 2	07.30-09.00 09.30-11.30	Bahasa Inggris Teknologi Informasi dan Komunikasi

 

Mengetahui ;

Kepala Bidang Mapenda Islam

 

Ttd

 

 

Drs. H. Dah Saepulloh, M.MPd.

 

 

 

 

 

 

Catatan :

Pelaksanaan Tes Mata Pelajaran Penjaskes, Mulok dan Praktek

diserahkan kepada Madrasah Masing masing

Peraturan tentang kepala Madrasah/Sekolah

      Pada tahun 2007 lalu, pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional telah meluncurkan Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Madrasah/Sekolah, di dalamnya mengatur tentang persyaratan kualifikasi dan kompetensi yang seyogyanya dimiliki oleh seorang kepala sekolah. Kehadiran peraturan ini tampaknya bisa dipandang sebagai moment penting,  serta memuat pesan dan amanat penting,  bahwa sekolah/Madrasah harus dipimpin oleh  orang yang benar-benar kompeten, baik dalam aspek kepribadian,  sosial, manajerial, kewirausahaan, maupun supervisi.

     Dalam rangka  menata dan mereformasi kepemimpinan pendidikan di Madrasah, sekaligus melengkapi peraturan sebelumnya-khususnya Permendiknas No. 13 Tahun 2007- yang terkait dengan kekepalasekolahan (principalship),  kini pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional menghadirkan kembali regulasi baru yaitu: Permendiknas No. 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah. Peraturan ini terdiri dari  10 Bab dan 20 Pasal, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I      Ketentuan Umum
Bab II     Syarat-Syarat Guru yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah
Bab III    Penyiapan Calon Kepala Sekolah/Madrasah
Bab IV    Proses Pengangkatan Kepala Sekolah/Madrasah
Bab V     Masa Tugas
Bab VI    Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
Bab VII   Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah
Bab VIII  Mutasi dan Pemberhentian Tugas Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah
Bab IX    Ketentuan Peralihan
Bab X     Ketentuan Penutup

Rekapitulasi Hasil Olimpiade Matematika, Fisika dan PAI

Alhamdulillah ahirnya Pelaksanaan Olimpiade Matematia, Fisika dan PAI sudah selesai dilaksanakan di MTsN Karangnunggal pada hari Sabtu tanggal 14 Mei yang lalu dengan rakpitulasi nilai dan juara sebagai berikut :
Bagi Peserta yang berada di Peringkat Pertama akan dijadikan utusan Kabupaten Tasikmalaya ke tingkat Propinsi yang akan dilaksanakan Insya Alloh pada tanggal 27 Mei 2011 di Lembang. Selamat Berlatih dan selamat bertanding. Semoga Alloh SWT memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Tasikmalaya :

Program Inpassing Guru Non PNS

PEDOMAN
PELAKSANAAN PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab. Sejalan dengan itu, untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global, perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Pemberdayaan dan peningkatan mutu guru perlu dilakukan, karena penyandang profesi ini mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan.
Saat ini muncul komitmen kuat dari Pemerintah, terutama Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama, untuk merevitalisasi kinerja guru antara lain dengan memperketat persyaratan bagi siapa saja yang ingin meniti karir profesi di bidang keguruan. Di dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 diamanatkan bahwa, guru wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Kualifikasi akademik dimaksud diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S-1) atau program diploma empat (D-IV) yang sesuai dengan tugasnya sebagai guru, mulai dari Taman Kanak-kanak sampai dengan sekolah menengah.
Tuntutan akan guru yang profesional harus disertai dengan pemenuhan kebutuhan hak guru atas kesejahteraan atau penghasilan yang layak. Undang- undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 14 ayat (1) huruf a mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Pasal 15 ayat (1) dari undang-undang ini mengamanatkan bahwa penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Di antara hak-hak guru sebagaimana dimaksudkan di atas adalah hak atas tunjangan profesi dan tunjangan khusus. Barkaitan dengan ini, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, mengamanatkan bahwa guru yang telah memiliki sertifikat pendidik, baik yang berstatus pegawai negeri sipil maupun yang bukan pegawai negeri sipil dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberi tunjangan profesi dan tunjangan khusus setiap bulan. Tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional guru diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok pegawai negeri sipil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setiap bulan. Sedang bagi guru bukan pegawai negeri sipil, tunjangan profesi dan tunjangan khusus diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi guru pegawai negeri sipil.

Mengingat kebijakan pemberian tunjangan profesi dan tunjangan khusus tersebut berlaku bagi semua guru yang memenuhi syarat, maka untuk dapat memberikan tunjangan profesi dan tunjangan khusus kepada Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perlu dilakukan penyetaraan atau inpassing penetapan jabatan fungsional dan angka kreditnya bagi GBPNS tersebut. Atas dasar itu, ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 sebagai perubahan terhadap Permendiknas Nomor 47 Tahun 2007 tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya yang dijadikan sebagai acuan untuk menetapkan Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya.

Dalam rangka implementasi Permendiknas Nomor 22 Tahun 2010 tersebut, perlu dibuat pedoman mengenai Tata Cara Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya. Dengan pedoman ini, diharapkan Inpassing Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan harapan semua pihak.

B. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organsasi Kementerian Negara.
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006.
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2007 tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 127/P/2008 tentang Pengalihan Tugas Menteri untuk Penandatanganan Surat Keputusan Inpassing.
12. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 025/0/1995 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

C. Tujuan

1. Sebagai acuan bagi GBPNS untuk melengkapi persyaratan dalam rangka mengajukan usul Inpassing Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya
2. Sebagai acuan bagi masyarakat/yayasan yang menjadi penyelenggara satuan pendidikan untuk mengusulkan penetapan Inpassing para gurunya.
3. Sebagai acuan bagi pejabat yang berwenang untuk melakukan Inpassing Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya.

D. Pengertian

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
2. Guru tetap adalah guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah atau penyelenggara pendidikan, atau satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus-menerus, dan tercatat pada satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari pemerintah atau Pemerintah daerah serta melaksanakan tugas sebagai guru.
3. Satuan administrasi pangkal (Satminkal) adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat tempat GBPNS yang telah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang melaksanakan tugas sebagai guru tetap pada satuan pendidikan dimaksud.
4. NUPTK adalah Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional
5. Inpassing GBPNS adalah proses penyetaraan jabatan dan kepangkatan GBPNS dengan jabatan dan kepangkatan Guru Pegawai Negeri Sipil.

BAB II
PELAKSANAAN INPASSING
BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. Persyaratan
Penetapan jabatan fungsional GBPNS dan angka kreditnya, bukan hanya untuk memberikan tunjangan profesi/khusus bagi mereka, namun dimaksudkan untuk pembinaan dan perlindungan serta tertib adminsitrasi guru. Jabatan fungsional guru merupakan jabatan ahli, maka atas dasar itu, GBPNS yang dapat ditetapkan Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya adalah:

1. Memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S-1 atau D-IV;
2. Guru tetap pada TK/TKLB/RA/BA atau satuan pendidikan formal lainnya yang sederajat; SD/SDB/MI atau satuan pendidikan formal lainnya yang sederajat; SMP/SMPLB/MTs atau satuan pendidikan formal lainnya yang sederajat; dan SMA/SMK/SMALB/MA/MAK atau satuan pendidikan formal lainnya yang sederajat;
3. Masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus menerus pada 1 (satu) satuan pendidikan pada tanggal 30 Desember 2007, dan masih aktif melaksanakan tugas sebagai guru sampai saat ini;
4. Usia setinggi-tingginya 59 tahun pada saat diusulkan.
5. Memiliki NUPTK yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.
6. Memiliki beban kerja minimal 24 jam tatap muka per minggu dengan ketentuan: minimal 6 jam tatap muka pada satminkal.
7. Melampirkan syarat-syarat administratif :

• Fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai guru tetap oleh:

1. Pemerintah dilegalisasi oleh pejabat Kantor Kementerian Agama bagi guru madrasah atau atase yang menangani pendidikan bagi guru yang bertugas di SILN;
2. Pemerintah daerah dilegalisasi oleh pejabat dinas yang menangani urusan pendidikan jalur formal;
3. Penyelenggara pendidikan dilegalisasi oleh ketua badan hukum penyelenggara pendidikan;
4. Satuan pendidikan negeri dilegalisasi oleh pejabat dinas yang menangani urusan pendidikan kabupaten/kota atau pejabat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;
5. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilegalisasi oleh ketua badan hukum penyelenggara pendidikan.

• Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku (Perguruan Tinggi (PT)/Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang menerbitkan ijazah dimaksud).
• Keterangan asli dari kepala sekolah/madrasah bahwa yang bersangkutan aktif melakukan kegiatan proses pembelajaran/ pembimbingan pada satminkal guru yang bersangkutan.
• Fotokopi sertifikat pendidik bagi yang sudah memiliki, dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku (PT/LPTK yang menerbitkan sertifikat pendidik dimaksud).
• Fotokopi Surat Keputusan Kepala Sekolah/Madrasah tentang pembagian tugas mengajar yang menunjukkan bahwa GBPNS yang bersangkutan memiliki beban kerja sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka per minggu bagi guru kelas dan guru mata pelajaran atau mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 siswa per tahun bagi guru Bimbingan dan Konseling, yang dilegalisasi oleh pejabat Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Bagi guru yang mengajar 6 jam mengajar pada satminkal, untuk kekurangan 18 jam mengajar juga harus melampirkan Surat Keputusan dari kepala sekolah/Madrasah lain tentang pembagian tugas mengajar guru yang bersangkutan.
• Fotokopi Surat Keputusan pengangkatan sebagai kepala sekolah/madrasah, wakil kepala sekolah/madrasah, kepala laboratorium, kepala perpustakaan atau sejenisnya, yang dilegalisasi oleh pejabat Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota/Provinsi setempat.
• Fotokopi bukti memiliki NUPTK

B. Prosedur Pengusulan

1. Satuan Pendidikan yang Berada di Bawah Binaan Kementerian Pendidikan Nasional Prosedur pengusulan Inpassing Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya adalah sebagai berikut (lihat Bagan pada Lampiran 6):

• Kepala sekolah jenjang TK, SD, SMP, SMA/SMK atau yang sederajat, meneliti kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh GBPNS dan atas persetujuan yayasan/penyelenggara pendidikan, mengusulkannya ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dengan menggunakan Format 1a (Lampiran 1).
• Kepala sekolah jenjang TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB atau yang sederajat meneliti kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh GBPNS atas persetujuan yayasan/penyelenggara pendidikan, dan mengusulkannya ke Dinas Pendidikan Provinsi, dengan menggunakan Format 1a (Lampiran 1).
• Kepala Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) meneliti kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh GBPNS dan mengusulkan kepada atase yang menangani pendidikan atau pembina kepegawaian, dengan menggunakan Format 1a (Lampiran 1).
• Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh kepala sekolah seperti tersebut pada butir 1 (satu) dan mengusulkannya kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan u.p. Direktur Profesi Pendidik dengan menggunakan Format 2a (Lampiran 2).
• Kepala Dinas Pendidikan Provinsi meneliti kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh kepala sekolah seperti tersebut pada butir 2 (dua) dan mengusulkannya kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan u.p. Direktur Profesi Pendidik dengan menggunakan Format 2a (Lampiran 2).
• Atase yang menangani pendidikan atau pembina kepegawaian,meneliti kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh kepala sekolah seperti tersebut pada butir 1 (satu) dan mengusulkannya kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan u.p. Direktur Profesi Pendidik dengan menggunakan Format 2a (Lampiran 2)
• Direktorat Profesi Pendidik meneliti dan menilai kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/atau Dinas Pendidikan Provinsi. Selanjutnya Direktorat Profesi Pendidik berdasarkan hasil penilaian, mengusulkan ke Menteri Pendidikan Nasional melalui Kepala Biro Kepegawaian untuk ditetapkan Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya, dengan menggunakan Format 3a (Lampiran 3).
• Kepala Biro Kepegawaian meneliti hasil penilaian kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik usulan penetapan inpassing dari Direktur Profesi Pendidik untuk ditetapkan Inpassing Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya, dengan menggunakan Format 5a (Lampiran 5).
• Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan Nasional mengirimkan SK Inpassing yang telah diterbitkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi atau atase yang mengatasi urusan pendidikan pada perwakilan pemerintah Republik Indonesia di luar negeri untuk disampaikan kepada guru yang bersangkutan.

2. Satuan Pendidikan yang Berada di Bawah Binaan Kementerian Agama Prosedur pengusulan Inpassing Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya adalah sebagai berikut (lihat Bagan pada Lampiran 7):

• Kepala madrasah jenjang RA/BA, MI, MTs, MA/MAK atau satuan pendidikan formal lainnya yang sederajat, meneliti kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh GBPNS, dan atas persetujuan yayasan/penyelenggara pendidikan (bagi madrasah swasta) mengusulkannya ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dengan menggunakan Format 1b (Lampiran 1).
• Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh kepala madrasah seperti tersebut pada butir 1 (satu) dan mengusulkannya kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan menggunakan Format 1c (Lampiran 1)
• Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi meneliti kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan meneruskannya kepada Menteri Agama melalui Direktur Jenderal terkait, u.p. Direktorat yang menangani pembinaan guru dengan menggunakan Format 2b (Lampiran 2)
• Direktorat yang menangani pembinaan guru pada direktorat jenderal terkait meneliti dan menilai kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh Kantor Kementerian Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Selanjutnya, Direktorat yang menangani pembinaan guru dimaksud, berdasarkan hasil penilaian, mengusulkan ke Menteri Agama melalui Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama untuk ditetapkan Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya, dengan menggunakan Format 3b (Lampiran 3).
• Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama meneliti hasil penilaian kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik usulan penetapan inpassing dari Direktur yang menangani pembinaan guru terkait untuk ditetapkan Inpassing Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya, dengan menggunakan Format 5b (Lampiran 5).
• Biro Kepegawaian Kementerian Agama mengirimkan SK Inpassing Jabatan Fungsional GBPNS yang telah diterbitkan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk disampaikan kepada guru yang bersangkutan melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

C. Dasar dan Tatacara Penetapan

1. Inpassing Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya ditetapkan berdasarkan dua hal, yaitu: kualifikasi akademik dan masa kerja.
2. Inpassing Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya dilakukan dengan menggunakan tata cara sebagai berikut:

• Meneliti kelengkapan persyaratan penetapan Inpasing Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya.
• Menghitung masa kerja GBPNS yang bersangkutan terhitung sejak diangkat sebagai guru tetap pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan yayasan/masyarakat penyelenggara pendidikan.
• Masa kerja GBPNS diperhitungkan dengan satuan tahun penuh.
• Misalnya, GBPNS yang memiliki masa kerja 10 tahun 6 bulan, dihitung 10 tahun, sedang yang memiliki masa kerja 10 tahun 7 bulan, dihitung 11 tahun.
• Kelebihan masa kerja 6 bulan diperhitungkan untuk kesetaraan kenaikan jabatan berikutnya, sedang masa kerja 7-11 bulan yang sudah dihitung pembulatannya ke atas, tidak lagi diperhitungkan untuk kesetaraan kenaikan jabatan berikutnya.
• Berdasarkan kualifikasi akademik dan masa kerja guru bukan PNS yang bersangkutan, ditetapkan jenjang jabatan fungsional guru tersebut dan angka kreditnya dengan menggunakan tabel konversi pada Lampiran 4.
• Contoh penetapan jenjang jabatan fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya disajikan pada Lampiran 5.
• Dengan memperhatikan kualifikasi akademik dan masa kerja GBPNS yang bersangkutan, ditetapkan jenjang Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya menggunakan Format 4 (Lampiran 4).

D. Jenjang Jabatan Fungsional

1. Guru adalah tenaga profesional yang menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen harus memiliki kualifikasi akademik minimal S-1 atau D-IV. Pegawai Negeri Sipil dengan kualifikasi akademik S-1 dengan masa kerja 0 tahun, menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 memiliki jabatan fungsional Guru Madya dengan golongan/ruang III/a. Dalam rangka kesetaraan jabatan fungsional dan golongan/ruang GBPNS dengan Guru Pegawai Negeri Sipil, maka jenjang jabatan fungsional GBPNS hasil inpassing minimal Guru Madya (III/a) dan maksimal Guru Pembina (IV/a). Dengan demikian jenjang jabatan fungsional GBPNS hasil inpassing adalah:

• Guru Madya,
• Guru Madya Tk.I,
• Guru Dewasa,
• Guru Dewasa Tk.I, atau
• Guru Pembina.

1. Angka kredit kumulatif terendah hasil inpassing yang diperoleh GBPNS adalah III/a dan tertinggi IV/a.
2. Bagi GBPNS yang sudah memiliki sertifikat pendidik wajib mengajukan inpassing jabatan fungsional dan angka kreditnya sesuai peruntukan/bidang studi sertifikat pendidik yang dimilikinya, meskipun jurusan atau program studi ijazah S-1/D-IV yang dimilikinya berbeda dengan sertifikat pendidik atau bidang yang menjadi tugasnya. Permohonan inpassing jabatan fungsional dan angka kredit GBPNS harus ditolak jika berbeda dengan peruntukan sertifikat pendidiknya.
3. Angka kredit hasil inpassing GBPNS, berdasarkan kualifikasi akademik dan masa kerja, dikurangi 25 point angka kredit apabila GBPNS yang bersangkutan mengalami mis-match. GBPNS dinyatakan mis-match apabila tidak memiliki sertifikat pendidik dan:

• ijazah yang dimiliki dari PT LPTK, tetapi tidak sesuai dengan bidang tugas mengajarnya; atau
• ijazah yang dimiliki dari PT Non LPTK tidak sesuai bidang tugas mengajar.

1. Angka kredit hasil inpassing GBPNS, berdasarkan kualifikasi akademik dan masa kerja tidak dikurangi bila GBPNS yang bersangkutan memiliki sertifikat pendidik, dan mengajukan inpassing jabatan fungsional dan angka kreditnya sesuai peruntukan sertifikat pendidiknya.
2. GBPNS yang diangkat sebagai guru tetap berdasarkan kualifikasi akademik SLTA atau yang sederajat, dan yang bersangkutan memperoleh ijazah sarjana (S1) setelah yang bersangkutan mempunyai masa kerja 5 tahun atau lebih pada satminkal yang sama, maka masa kerja kumulatif dalam penetapan inpassing dikurangi 5 tahun.
3. GBPNS yang diangkat sebagai guru tetap berdasarkan kualifikasi akademik SLTA atau yang sederajat, dan yang bersangkutan memperoleh ijazah sajarna (S1) sebelum yang bersangkutan mempunyai masa kerja 5 tahun pada satminkal yang sama, maka masa kerja kumulatif dalam penetapan inpassing diperhitungkan sejak yang bersangkutan memperoleh ijazah sarjana (S1) tersebut.
4. GBPNS yang diangkat sebagai guru tetap berdasarkan kualifikasi akademik D-III/A-III atau yang sederajat, dan yang bersangkutan memperoleh ijazah sarjana (S1) setelah yang bersangkutan mempunyai masa kerja 2 tahun atau lebih pada satminkal yang sama, maka masa kerja kumulatif dalam penetapan inpassing dikurangi 2 tahun.

Contoh:

1. Budi adalah Sarjana Pendidikan PKn, telah berpengalaman mengajar mata pelajaran PKn di SMP Cipete, Jakarta Selatan selama 15 tahun. Berdasarkan tabel konversi Budi mendapat angka kredit kumulatif 300. Jabatan fungsional Budi adalah Guru Dewasa Tingkat I dengan pangkat/golongan Penata Tingkat.I Golongan III/d.
2. Haryono adalah lulusan Sarjana Pendidikan Matematika, telah mengajar mata pelajaran Fisika di SMA Cipete, Jakarta Selatan selama 20 tahun. Berdasarkan tabel konversi Haryono mendapat angka kredit kumulatif 400. Karena mis-match, maka angka kredit kumulatifnya berkurang, sehingga Haryono memperoleh angka kredit kumulatifnya adalah 400 – 25 = 375. Jabatan fungsional Haryono adalah Guru Dewasa Tingkat I dengan pangkat/gologan Penata Tingkat I golongan III/d.
3. Sardi adalah lulusan sarjana pendidikan Sastra Indonesia, mempunyai sertifikat pendidik guru mata pelajaran Bahasa Inggris. Yang bersangkutan telah mengajar Bahasa Inggris pada SMA Cenderawasih di Jakarta selam 16 tahun. Berdasarkan tabel konversi, Sardi mendapat angka kredit 300. Karena bidang tugas yang diajarkan Sardi sama dengan sertifikat pendidik yang dimiliki, maka angka kredit yang diperoleh tetap 300. Jabatan fungsional Sardi adalah Guru Dewasa Tk. I dengan pangkat golongan ruang Penata Tingkat I Golongan III/d.
4. Neneng adalah lulusan Sarjana non Kependidikan bidang Sejarah telah mengajar mata pelajaran Bahasa Inggris di SMA Cipete, Jakarta Selatan selama 7 tahun. Berdasarkan tabel konversi Neneng mendapat angka kredit kumulatif 150. Karena tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan (mis- match), maka angka kredit kumulatifnya berkurang 25, sehingga Neneng memperoleh angka kredit kumulatifnya adalah 150 – 25 = 125. Jabatan fungsional Neneng adalah Guru Madya dengan pangkat/golongan Penata Muda golongan III/a.
5. Bachri adalah lulusan Fakultas Ekonomi jurusan Ekonomi Koperasi, tidak memiliki Akta Mengajar IV dan telah mengajar mata pelajaran Ekonomi di SMA Cipete, Jakarta Selatan selama 8 tahun. Berdasarkan tabel konversi, Bahri mendapat angka kredit kumulatif 150. Meskipun tidak memiliki Akta Mengajar IV, angka kredit kumulatifnya tidak dikurangi 25. Sehingga Bachri memperoleh angka kredit kumulatif 150. Jabatan fungsional Bachri adalah Guru Madya Tk. I dengan pangkat/golongan Penata Muda Tk. I golongan III/b.
6. Dani adalah lulusan Fakultas Sastra jurusan Bahasa Jepang, dan telah mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Cipete, Jakarta Selatan selama 5 tahun. Berdasarkan tabel konversi, Dani mendapat angka kredit kumulatif 100. Karena mismatch, maka angka kredit kumulatifnya dikurangi 25. Tetapi karena jabatan fungsional GBPNS hasil inpassing terendah adalah Guru Madya dengan perolehan angka kredit minimal 100, maka angka kredit yang dimiliki Dani tetap 100. Jadi jabatan fungsional Dani adalah Guru Madya dengan pangkat/golongan Penata Muda golongan III/a.
7. Muh. Yasin lulus SPG diangkat sebagai guru tetap pada SD Muhammadiyah 15 Surakarta. Pada bulan Juli 1995, sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimiliki, yang bersangkutan diberi sebagai guru kelas. Pada Maret 2002, yang bersangkutan mendapat ijazah sarjana pendidikan Bahasa Indonesia yang telah mengajukan usul penetapan inpassing, pada Oktober 2007 telah ditetapkan inpassing. Maka masa kerja yang bersangkutan 12 tahun 3 bulan, dikurangi 5 tahun, sehingga masa kerja yang dihitung adalah 7 tahun 3 bulan.

E. Pejabat yang Berwenang Menetapkan

1. Bagi GBPNS pada satuan pendidikan dalam binaan Kementerian Pendidikan Nasional, pejabat yang berwenang menetapkan Inpassing Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya disesuaikan dengan jenjang kepangkatan guru yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut:

• Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Pendidikan Nasional berwenang untuk menetapkan Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya pada jenjang Guru Madya sampai dengan Guru Pembina.
• Kepala Bagian pada Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan Nasional atas nama Menteri Pendidikan Nasional berwenang untuk menetapkan Jabatan Fungsional GBPNS pada jenjang Guru Madya sampai dengan Guru Dewasa.
• Kepala Sub Bagian pada Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan Nasional atas nama Menteri Pendidikan Nasional berwenang untuk menetapkan Jabatan Fungsional GBPNS pada jenjang Guru Pratama sampai dengan Guru Muda Tingkat I.

1. Bagi GBPNS pada satuan pendidikan dalam binaan Kementerian Agama, pejabat yang berwenang menetapkan Inpassing Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya disesuaikan dengan jenjang kepangkatan guru yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut:

• Menteri Agama untuk jabatan fungsional Guru Madya sampai dengan Guru Pembina;
• Sekretaris Jenderal Kementerian Agama untuk jabatan fungsional Guru Madya sampai dengan Guru Pembina;
• Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama atas nama Menteri Agama untuk jabatan fungsional Guru Madya sampai dengan Guru Pembina;
• Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian pada Biro Kepegawaian Kementerian Agama atas nama Menteri Agama untuk jabatan fungsional Guru Madya sampai dengan Guru Dewasa.

F. Lain-lain

1. Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya mulai berlaku terhitung tanggal 1 Oktober 2007 sampai dengan 30  Desember 2011.
2. GBPNS yang telah ditetapkan jabatan fungsional dan Angka Kreditnya, apabila yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka jabatan fungsional dan angka kreditnya yang telah dimiliki tidak dapat digunakan dalam pengangkatan pertama sebagai guru pegawai negeri sipil.
3. Untuk mempercepat penyelesaian Inpassing, pedoman ini perlu disosialisasikan secara optimal kepada semua pihak terkait, terutama GBPNS dan yayasan/penyelenggara satuan pendidikan. Dalam pelaksanaan sosialisasi itu, Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota/ Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota/Provinsi dapat melibatkan BMPS atau organisasi/lembaga pada masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan dan pembinaan GBPNS yang ada di daerah setempat

Lebih lengkapnya dapat didownload disini

JADWAL UJIAN AKHIR MADRASAH

JADWAL UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR NASIONAL
UTAMA
Senin, 14 Maret 2011
08.00 – 09.30 Al-Qur’an-Hadis
10.00 – 11.30 Akidah-Akhlak

Selasa, 15 Maret 2011
08.00 – 09.30 Fikih
10.00 – 11.30 Sejarah Kebudayaan Islam

Rabu, 16 Maret 2011
08.00 – 09.30 Bahasa Arab

SUSULAN
Selasa, 22 Maret 2011
08.00 – 09.30 Al-Qur’an-Hadis
10.00 – 11.30 Akidah-Akhlak

Rabu, 23 Maret 2011
08.00 – 09.30 Fikih
10.00 – 11.30 Sejarah Kebudayaan Islam

Kamis, 24 Maret 11
08.00 – 09.30 Bahasa Arab


JADWAL UJIAN AKHIR MADRASAH

Kamis, 17 Maret 2011
08.00 – 09.30 PKn
10.00 – 11.30 TIK

Jumat, 18 Maret 2011
08.00 – 09.30 IPS

Sabtu, 19 Maret 2011
08.00 – 09.30 Bahasa Daerah
10.00 – 11.30 Seni Budaya

Senin, 21 Maret 2011
08.00 – 09.30 Bhs. Indonesia
10.00 – 11.30 Matematika

Selasa, 22 Maret 2011
08.00 – 09.30 Bhs. Inggris
10.00 – 11.30 IPA

Info Ujian Nasional 2011

Jakarta -- Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh telah meneken Permendiknas Nomor 45/2011 tentang Kriteria Kelulusan dan Permendiknas Nomor 46/2011 tentang Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SMP dan SMA.

Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Tahun Pelajaran 2010/2011 jenjang sekolah menengah atas/ madrasah aliyah/sekolah menengah kejuruan (SMA/MA/SMK) akan digelar pada 18-21 April 2011. Adapun pelaksanaan UN sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs) akan digelar pada 25-28 April 2011.

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) menyampaikan, pemerintah menggunakan formula baru untuk menentukan kelulusan yaitu nilai gabungan antara nilai UN dan nilai sekolah yang meliputi ujian sekolah dan nilai rapor.  "Dengan formula baru kita pertimbangkan prestasi di sekolah (yaitu) ujian sekolah dan raport digabung dengan UN," katanya saat memberikan keterangan pers di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), Jakarta, Senin (3/1/2011).

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdiknas Mansyur Ramly menyampaikan, UN Susulan SMA/MA/SMK dilaksanakan pada 25-28 April 2011 dan pengumuman kelulusan oleh satuan pendidikan paling lambat 16 Mei 2011. Sementara UN Susulan SMP/MTs pada 3-6 Mei 2011, sedangkan pengumuman UN SMP/MTs oleh satuan pendidikan pada 4 Juni 2011. "UN kompetensi keahlian kejuruan SMK dilaksanakan oleh sekolah paling lambat sebulan sebelum UN dimulai," katanya.

Mendiknas menyampaikan, sebelum kelulusan diumumkan, sekolah mengirimkan hasil nilai sekolah untuk digabungkan dengan hasil nilai UN ke Kemdiknas. Selanjutnya, setelah digabungkan dengan formula 60 persen UN ditambah dengan 40 persen nilai sekolah, nilai tersebut dikembalikan lagi ke sekolah. "Sekolah merekapitulasi dengan mata pelajaran lain. Kan ada tujuh mata pelajaran lain yang harus lulus. Yang menentukan kelulusan tetap satuan pendidikan," katanya.

Mendiknas mengatakan, dari peta nilai akan dilakukan analisa tiap sekolah. Bagi sekolah-sekolah yang nilainya rendah, akan dilakukan intervensi. Kemdiknas pada 2010 telah mengintervensi dengan memberikan insentif kepada 100 kabupaten/kota yang nilai UN-nya rendah. "Kami beri dana Rp1 miliar sebagai stimulus," ujarnya.

Insentif tersebut diberikan bagi kabupaten/kota dengan persentase kelulusan siswa kurang dari 80 persen dan memiliki indeks kapasitas fiskal kurang dari satu (<1). Adapun intervensi program yang dilakukan meliputi peningkatan kompetensi guru dan remedial.

Mendiknas tidak memberikan target khusus kelulusan siswa. "Justru yang menjadi target adalah kejujuran dari pelaksanaan UN. Itu yang lebih mahal karena dari angka kelulusan tahun lalu sudah 99 persen," katanya. (agung)

Sumber : http://www.kemdiknas.go.id

 

Program Induksi Bagi Guru Pemula

Berikut ini kami sampaikan salinan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Program Induksi Bagi Guru Pemula

PERATURAN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 27 TAHUN 2010

TENTANG

PROGRAM INDUKSI BAGI GURU PEMULA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

 

Menimbang

1. bahwa salah satu syarat untuk pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional guru harus memiliki kinerja yang baik yang dinilai dalam masa program induksi;
   
2. bahwa Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya menentukan bahwa program induksi diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional;
   
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Program Induksi Bagi Guru Pemula;
   

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
   
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
   
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
   
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
   
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
   
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
   

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PROGRAM INDUKSI BAGI GURU PEMULA.

 

Pasal 1

1. Program induksi bagi guru pemula yang selanjutnya disebut program induksi adalah kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja, pengembangan, dan praktik pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran/bimbingan dan konseling bagi guru pemula pada sekolah/madrasah di tempat tugasnya.
   
2. Guru pemula adalah guru yang baru pertama kali ditugaskan melaksanakan proses pembelajaran/ bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.
   
3. Guru tetap adalah guru yang diangkat oleh Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan, atau satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau pemerintah daerah serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru.
   
4. Pembimbing adalah guru profesional berpengalaman yang diberi tugas untuk membimbing guru pemula dalam melaksanakan program induksi.
   
5. Kepala sekolah/madrasah adalah kepala Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/ Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TK/RA/TKLB), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB), Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah / Sekolah Menengah     Pertama Luar Biasa (SMP/MTs/ SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/MA/ SMALB), dan     Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) tempat guru pemula bertugas.
   
6. Pengawas adalah pengawas TK/RA/TKLB, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK/MAK yang menyelenggarakan program induksi.
   
7. Penilaian kinerja adalah penilaian terhadap proses dan hasil kerja yang dilakukan oleh guru pemula.
   
8. Sertifikat program induksi yang selanjutnya disebut sertifikat adalah surat yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan/kantor kementerian agama setempat yang menyatakan bahwa peserta program induksi telah menyelesaikan program induksi dengan nilai kinerja paling kurang kategori baik.
   
9. Direktorat jenderal adalah direktorat jenderal yang bertanggung jawab dalam pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pada Kementerian Pendidikan Nasional atau Kementerian Agama.
   
   1. Penyelenggara pendidikan adalah lembaga yang secara hukum merupakan pemilik sah dari sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
      

Pasal 2

Tujuan program induksi adalah membimbing guru pemula agar dapat:

a. beradaptasi dengan iklim kerja dan budaya sekolah/madrasah; dan

b. melaksanakan pekerjaannya sebagai guru profesional di sekolah/madrasah.

 

Pasal 3

Program induksi diselenggarakan berdasarkan prinsip profesionalisme, kesejawatan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pasal 4

Peserta program induksi adalah:

1. guru pemula berstatus calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang ditugaskan pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah;
   
2. guru pemula berstatus pegawai negeri sipil (PNS) mutasi dari jabatan lain;
   
3. guru pemula bukan PNS yang ditugaskan pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
   

Pasal 5

(1) Guru pemula diberi hak memperoleh bimbingan dalam hal:

a. pelaksanaan proses pembelajaran, bagi guru kelas dan guru mata pelajaran;

b. pelaksanaan proses bimbingan dan konseling, bagi guru bimbingan dan konseling;

c. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.

(2) Guru pemula yang telah menyelesaikan program induksi dengan nilai kinerja paling kurang kategori baik berhak memperoleh sertifikat.

Pasal 6

Guru pemula memiliki kewajiban merencanakan pembelajaran/bimbingan dan konseling, melaksanakan pembelajaran/bimbingan dan konseling yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran /bimbingan dan konseling, serta melaksanakan perbaikan dan pengayaan.

Pasal 7

1. Program induksi dilaksanakan di satuan pendidikan tempat guru pemula bertugas selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
   
2. Bagi guru pemula yang berstatus CPNS/PNS mutasi dari jabatan lain, program induksi dilaksanakan sebagai salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan fungsional guru.
   
3. Bagi guru pemula yang berstatus bukan PNS, program Induksi dilaksanakan sebagai salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan guru tetap.
   
4. Program induksi dilaksanakan secara bertahap dan sekurang-kurangnya meliputi persiapan, pengenalan sekolah/madrasah dan lingkungannya, pelaksanaan dan observasi pembelajaran/bimbingan dan konseling, penilaian, dan pelaporan.
   
5. Guru pemula diberi beban mengajar antara 12 (dua belas) hingga 18 (delapan belas) jam tatap muka per minggu bagi guru mata pelajaran, atau beban bimbingan antara 75 (tujuh puluh lima) hingga 100 (seratus) peserta didik per tahun bagi guru bimbingan dan konseling.
   
6. Selam berlangsungnya program induksi, pembimbing, kepala sekolah / madrasah, dan pengawas wajib membimbing guru pemula agar menjadi guru profesional.
   
7. Pembimbingan yang    diberikan meliputi bimbingan dalam perencanaan pembelajaran/bimbingan dan konseling, pelaksanaan kegiatan pembelajaran/ bimbingan dan konseling, penilaian dan evaluasi hasil pembelajaran/bimbingan dan konseling, perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran/bimbingan dan konseling, dan pelaksanaan tugas lain yang relevan.
   

Pasal 8

1. Pembimbing ditugaskan oleh    kepala sekolah / madrasah atas dasar profesionalisme dan kemampuan komunikasi.
   
2. Dalam hal sekolah/madrasah     tidak memiliki pembimbing sebagaimana dipersyaratkan, kepala sekolah / madrasah dapat menjadi pembimbing sejauh dapat    dipertanggungjawabkan dari segi profesionalisme dan kemampuan komunikasi.
   
3. Dalam hal kepala sekolah/madrasah tidak dapat menjadi pembimbing, kepala sekolah/madrasah dapat meminta pembimbing dari satuan pendidikan yang terdekat dengan persetujuan kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota atau kantor kementerian agama kabupaten/kota sesuai dengan tingkat kewenangannya.
   

Pasal 9

1. Penilaian terhadap kinerja guru pemula dilakukan pada akhir masa program induksi.
   
2. Hasil penilaian kinerja sebagaimana ayat (1) merupakan hasil kesepakatan pembimbing, kepala sekolah /madrasah, dan pengawas;
   
3. Hasil penilaian kinerja guru pemula berupa nilai dengan kategori amat baik, baik, cukup, sedang, dan kurang, yang selanjutnya disampaikan kepada kepala dinas pendidikan/kantor kementerian agama setempat.
   
4. Kepala dinas pendidikan/kantor kementerian agama setempat menerbitkan sertifikat bagi guru pemula yang memiliki kinerja paling kurang kategori baik.
   

Pasal 10

1. Guru pemula yang berstatus CPNS/PNS mutasi dari jabatan lain, yang telah menyelesaikan program induksi dengan nilai kinerja paling kurang kategori baik, yang dibuktikan dengan sertifikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4) dapat diusulkan untuk diangkat dalam jabatan fungsional guru.
   
2. Guru pemula yang berstatus CPNS/PNS mutasi dari jabatan lain, yang belum mencapai nilai kinerja dengan kategori baik dapat mengajukan masa perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun.
   
3. Guru pemula yang berstatus CPNS/PNS mutasi dari jabatan lain, yang tidak mencapai nilai kinerja dengan kategori baik dalam masa perpanjangan, dapat ditugasi mengajar sebagai guru tanpa jabatan fungsional guru.
   
4. Guru pemula yang berstatus CPNS/PNS mutasi dari jabatan lain, yang ditugasi mengajar sebagai guru tanpa jabatan fungsional guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diusulkan untuk diangkat dalam jabatan fungsional guru apabila telah memiliki nilai kinerja paling kurang kategori baik pada tahun berikutnya yang dibuktikan dengan sertifikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4).
   
5. Guru pemula yang berstatus bukan PNS, yang telah menyelesaikan program induksi dengan nilai kinerja paling kurang kategori baik, yang dibuktikan dengan sertifikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4) dapat diusulkan untuk diangkat sebagai guru tetap dan diangkat dalam jabatan fungsional guru.
   
6. Guru pemula yang berstatus bukan PNS, yang belum mencapai nilai kinerja dengan kategori baik dapat mengajukan masa perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun.
   
7. Guru pemula yang berstatus bukan PNS, yang tidak mencapai nilai kinerja dengan kategori baik dalam masa perpanjangan, tidak dapat diangkat menjadi guru tetap.
   
8. Guru pemula yang berstatus bukan PNS, yang tidak mencapai nilai kinerja dengan kategori baik dalam masa perpanjangan, dapat ditugasi mengajar sebagai guru tanpa jabatan fungsional guru.
   
9. Guru pemula yang berstatus bukan PNS, yang ditugasi mengajar sebagai guru tanpa jabatan fungsional guru sebagaimana ayat (8), dapat diusulkan untuk diangkat sebagai guru tetap dan diangkat dalam jabatan fungsional guru apabila telah memiliki nilai kinerja paling kurang kategori baik pada tahun berikutnya yang dibuktikan dengan sertifikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4).
   

 

Pasal 11

1. Direktorat jenderal melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan program induksi bagi guru pemula secara nasional.
   
2. Dinas pendidikan provinsi atau kantor wilayah kementerian agama melaksanakan evaluasi pelaksanaan program induksi bagi guru pemula dalam lingkup provinsi dan sekolah/madrasah yang menjadi tanggung jawabnya.
   
3. Dinas pendidikan atau kantor kementerian agama kabupaten/kota melaksanakan evaluasi pelaksanaan program induksi bagi guru pemula dalam lingkup kabupaten/kota dan sekolah/madrasah yang menjadi tanggung jawabnya.
   
4. Penyelenggara pendidikan melakukan evaluasi pelaksanaan program induksi bagi guru pemula pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya.
   
5. Direktorat jenderal memberikan bimbingan teknis terhadap implementasi kebijakan program induksi bagi guru pemula secara nasional.
   
6. Dinas pendidikan provinsi/kantor kementerian agama memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan program induksi bagi guru pemula dalam lingkup provinsi dan sekolah/madrasah yang menjadi tanggung jawabnya.
   
7. Dinas pendidikan atau kantor kementrian agama kabupaten/kota memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan program induksi bagi guru pemula dalam lingkup kabupaten/kota dan sekolah/madrasah yang menjadi tanggung jawabnya.
   
8. Penyelenggara pendidikan memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan program induksi bagi guru pemula pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya.
   

   
    

Pasal 12

Setiap sekolah/madrasah wajib melaksanakan program induksi bagi guru pemula paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

 

Pasal 13

Tata cara pelaksanaan program induksi yang lebih rinci diatur dalam pedoman sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini.

 

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

Agar setiap orang    mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Oktober 2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

 

TTD

 

MOHAMMAD NUH

SKL UJIAN NASIONAL 2011

1. BAHASA INDONESIA SMP/MTs

 

NO.	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	INDIKATOR
1.	Membaca Membaca dan memahami berbagai ragam wacana tulis (artikel, berita, opini/tajuk, tabel, bagan, grafik, peta, denah), berbagai karya sastra berbentuk puisi, cerpen, novel, dan drama.	Menentukan gagasan utama. Menentukan kalimat utama.
		Menentukan kritik terhadap isi bacaan.
		Menentukan persamaan isi berita. Menentukan perbedaan penyajian berita.
		Menentukan kalimat fakta dalam paragraf. Menentukan dua kalimat pendapat pada paragraf .
		Menentukan simpulan isi paragraf.
		Menentukan gagasan utama tajuk. Menentukan kalimat fakta dalam tajuk. Menentukan keberpihakan penulis tajuk.
		Menentukan pernyataan yang sesuai dengan isi bagan. Menentukan simpulan isi grafik/tabel/bagan/denah/peta. Menentukan pertanyaan yang jawabannya terdapat dalam tabel. Menentukan perjalanan yang paling efektif berdasarkan peta/denah.
		Menentukan tema puisi. Menentukan suasana yang tergambar pada puisi. Menentukan citraan dalam puisi. Menentukan misi/tujuan puisi.
		Menentukan bukti perwatakan tokoh dalam penggalan cerpen. Menentukan bukti latar (waktu, tempat, suasana) dalam penggalan cerpen. Menentukan sudut pandang pengarang dalam penggalan cerpen.
		Menentukan perbedaan tema atau sudut pandang dalam penggalan novel.
		Menentukan latar (waktu, tempat) dalam kutipan drama. Menentukan amanat dalam kutipan drama.
2.	Menulis Menulis karangan nonsastra dengan menggunakan kosakata yang bervariasi dan efektif dalam bentuk buku harian, surat resmi, surat pribadi, pesan singkat, laporan, petunjuk, rangkuman, slogan dan poster, iklan baris, teks pidato, karya ilmiah, dan menyunting serta menulis karya sastra puisi dan drama.	Menentukan kalimat dalam buku harian sesuai dengan ilustrasi.
		Melengkapi pesan. Menentukan isi pesan singkat sesuai dengan ilustrasi.
		Menyusun deretan kalimat menjadi paragraf yang padu.
		Melengkapi bagian surat pribadi yang rumpang.
		Melengkapi bagian surat resmi yang rumpang. Memperbaiki bagian surat resmi yang tidak tepat.
		Menentukan rangkuman bacaan.
		Menentukan slogan yang sesuai dengan ilustrasi.
		Melengkapi kalimat rumpang dalam petunjuk melakukan sesuatu. Menyusun deretan kalimat petunjuk melakukan sesuatu yang disusun secara acak.
		Menentukan bagian-bagian dalam teks pidato. Melengkapi teks pidato yang rumpang.
		Menentukan rumusan masalah karya ilmiah berdasarkan tema. Menentukan latar belakang suatu karya ilmiah berdasarkan identifikasi masalah. Menentukan penulisan daftar pustaka.
		Memperbaiki kalimat tidak efektif dalam paragraf. Memperbaiki pilihan kata yang salah dalam paragraf. Memperbaiki penulisan huruf.
		Melengkapi pantun yang rumpang.
		Melengkapi puisi dengan larik bermajas. Menentukan puisi yang sesuai dengan ilustrasi.
		Melengkapi kutipan dialog drama yang rumpang.

 

2. BAHASA INGGRIS SMP/MTs

 

NO.	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	INDIKATOR
1.	Membaca Memahami makna dalam wacana tertulis pendek baik teks fungsional maupun esai sederhana berbentuk deskriptif (descriptive, procedure, maupun report) dan naratif (narrative dan recount) dalam konteks kehidupan sehari-hari.	Menentukan gambaran umum/informasi tertentu/informasi tersirat/makna kata/frasa dalam teks berbentuk caution/notice/warning.
		Menentukan gambaran umum/pikiran utama/informasi rinci tersurat/informasi tersirat/informasi tertentu/rujukan kata, makna kata/frasa dalam teks berbentuk kartu ucapan (greeting card).
		Menentukan gambaran umum/pikiran utama/informasi rinci tersurat/informasi tersirat/informasi tertentu/rujukan kata/makna kata/frasa/kalimat dalam teks berbentuk (recount).
		Menentukan gambaran umum/pikiran utama/informasi rinci tersurat/informasi tersirat/informasi tertentu/rujukan kata/tujuan komunikatif/makna kata/frasa/kalimat dalam teks berbentuk surat (letter).
		Menentukan gambaran umum/informasi tersirat/informasi tertentu/rujukan kata/makna kata/frasa dalam teks berbentuk (label).
		Menentukan gambaran umum/pikiran utama/informasi rinci tersurat/informasi tersirat/informasi tertentu/rujukan kata/tujuan komunikatif/ makna kata/frasa/kalimat dari teks deskriptif (descriptive).
		Menentukan gambaran umum/pikiran utama/informasi rinci tersurat/informasi tersirat/informasi tertentu/rujukan kata/makna kata/frasa/kalimat teks berbentuk pesan pendek (short message).
		Menentukan gambaran umum/pikiran utama/informasi rinci tersurat/informasi tersirat/informasi tertentu/rujukan kata/makna kata/frasa/kalimat dalam teks iklan (advertisement).
		Menentukan gambaran umum/pikiran utama/informasi rinci tersurat/informasi tersirat/informasi tertentu/rujukan kata/pesan moral/makna kata/frasa/kalimat dalam teks berbentuk naratif (narrative).
		Menentukan gambaran umum/pikiran utama/informasi rinci tersurat/informasi tersirat/informasi tertentu/rujukan kata/ makna kata/frasa/kalimat dalam teks berbentuk pengumuman (announcement).
		Menentukan gambaran umum/pikiran utama/informasi rinci tersurat/informasi tersirat/informasi tertentu/rujukan kata/tujuan komunikatif/makna kata/frasa/kalimat dalam teks berbentuk laporan (report).
		Menentukan gambaran umum/pikiran utama/informasi rinci tersurat/informasi tersirat/informasi tertentu/rujukan kata/makna kata/frasa/kalimat dalam teks berbentuk prosedur (procedure).
		Menentukan gambaran umum/pikiran utama/informasi rinci tersurat/informasi tersirat/informasi tertentu/rujukan kata/makna kata/frasa/kalimat teks berbentuk undangan (invitation).
2.	Menulis Mengungkapkan makna secara tertulis teks fungsional pendek dan esai sederhana berbentuk deskriptif (descriptive, procedure, maupun report) dan naratif (narrative dan recount) dalam konteks kehidupan sehari-hari.	Menentukan kata yang tepat untuk melengkapi teks bentuk deskriptif /recount/procedure sederhana.
		Menentukan susunan kata yang tepat untuk membuat kalimat yang bermakna.
		Menentukan susunan kalimat yang tepat untuk membuat paragraf yang padu dan bermakna.

 

3. MATEMATIKA SMP/MTs

 

NO.	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	INDIKATOR
1.	Menggunakan konsep operasi hitung dan sifat-sifat bilangan, perbandingan, aritmetika sosial, barisan bilangan, serta menggunakannya dalam pemecahan masalah.	Menghitung hasil operasi tambah, kurang, kali dan bagi pada bilangan bulat.
		Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan pecahan.
		Mengurutkan pecahan, jika diberikan beberapa jenis pecahan.
		Menyelesaikan masalah berkaitan dengan skala dan perbandingan.
		Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jual-beli.
		Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbankan atau koperasi.
		Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menentukan suku ke-n suatu barisan.
2.	Memahami operasi bentuk aljabar, konsep persamaan dan pertidaksamaan linear, persamaan garis, himpunan, relasi, fungsi, sistem persamaan linear, serta menggunakannya dalam pemecahaan masalah.	Mengalikan bentuk aljabar.
		Menghitung operasi tambah, kurang, kali, bagi atau kuadrat bentuk aljabar.
		Menyederhanakan bentuk aljabar dengan memfaktorkan.
		Menentukan penyelesaian persamaan linear satu variabel dalam bentuk pecahan.
		Menentukan irisan atau gabungan dua himpunan .
		Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan irisan atau gabungan dua himpunan.
		Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan relasi atau fungsi.
		Menentukan gradien, persamaan garis dan grafiknya.
		Menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel.
3.	Memahami bangun datar, bangun ruang, garis sejajar, dan sudut serta menggunakannya dalam pemecahan masalah.	Menyelesaikan soal dengan menggunakan teorema Pythagoras.
		Menghitung luas gabungan dua bangun datar
		Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas gabungan dua bangun datar.
		Menyelesaikan soal keliling gabungan dua bangun datar dan penggunaan konsep keliling dalam kehidupan sehari-hari.
		Menghitung besar sudut yang melibatkan sudut dalam dan sudut luar segitiga.
		Menghitung besar sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar berpotongan dengan garis lain.
		Menghitung besar sudut pusat atau sudut keliling pada lingkaran.
		Menghitung luas juring lingkaran dari unsur yang diketahui.
		Menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep kesebangunan.
		Menyelesaikan soal dengan menggunakan konsep kesebangunan dari dua trapesium sebangun.
		Menyelesaikan soal dengan menggunakan konsep kongruensi.
		Menentukan unsur-unsur pada kubus atau balok.
		Menyelesaikan soal jaring-jaring bangun ruang sisi datar.
		Menentukan volume bangun ruang sisi datar dan sisi lengkung.
		Menghitung luas permukaan bangun ruang sisi datar dan sisi lengkung.
4.	Memahami konsep dalam statiska, serta menerapkannya dalam pemecahan masalah.	Menentukan ukuran pemusatan dan menggunakannya dalam menyelesaikan masalah sehari-hari.
		Menyajikan dan menafsirkan data.

 

4. ILMU PENGETAHUAN ALAM SMP/MTs

 

NO.	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	INDIKATOR
1.	Melakukan pengukuran dasar secara teliti dengan menggunakan alat ukur yang sesuai dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.	Membaca alat ukur yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
2.	Menerapkan konsep zat dan kalor serta kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari.	Menentukan besaran yang terkait dengan massa jenis.
		Menjelaskan pengaruh suhu pada pemuaian dalam kehidupan sehari-hari.
		Menentukan salah satu besaran yang terkait dengan kalor dan pengaruhnya pada zat.
3.	Menerapkan dasar-dasar mekanika (gerak, gaya, usaha, dan energi) serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.	Mengidentifikasi jenis gerak lurus dalam peristiwa kehidupan sehari-hari.
		Menentukan besaran yang terkait dengan tekanan pada suatu zat.
		Menyebutkan perubahan energi pada suatu alat dalam kehidupan sehari-hari.
		Menentukan besaran fisika pada usaha atau energi.
		Mengidentifikasi jenis-jenis pesawat sederhana serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
4.	Memahami konsep-konsep dan penerapan, getaran, gelombang, bunyi, dan optik dalam produk teknologi sehari-hari.	Menentukan salah satu besaran fisika pada getaran atau gelombang.
		Menjelaskan ciri atau sifat-sifat bunyi serta pemanfaatannya.
		Menentukan berbagai besaran fisika jika benda diletakkan di depan lensa atau cermin.
		Menentukan besaran-besaran pada alat optik dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari.
5.	Memahami konsep kelistrikan dan kemagnetan serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.	Menjelaskan fenomena listrik statis.
		Menentukan besaran fisika pada berbagai bentuk rangkaian listrik.
		Menentukan besarnya energi dan daya listrik dalam kehidupan sehari-hari.
		Menjelaskan cara pembuatan magnet dan atau menentukan kutub-kutub yang dihasilkan.
		Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi GGL induksi.
6.	Memahami sistem tata surya dan proses yang terjadi di dalamnya.	Menjelaskan karakteristik benda-benda langit dalam tata surya.
		Menjelaskan fenomena yang terjadi akibat perubahan suhu di permukaan bumi, peredaran bumi, atau peredaran bulan.
7.	Menjelaskan ciri-ciri dan keanekaragaman makhluk hidup.	Mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup.
		Menentukan dasar pengelompokan makhluk hidup.
8.	Menjelaskan komponen ekosistem, interaksi antara makhluk hidup dalam lingkungan serta pentingnya menjaga kualitas dan pelestarian makhluk hidup dalam kehidupan.	Menjelaskan interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem.
		Menjelaskan cara atau tindakan untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan.
		Mengidentifikasi usaha manusia dalam melestarikan makhluk hidup.
		Menjelaskan hubungan antara kepadatan populasi manusia dengan lingkungan.
9.	Menjelaskan hubungan antara struktur dan fungsi jaringan/organ-organ pada manusia dan tumbuhan.	Menjelaskan bagian dan fungsi alat gerak pada sistem gerak manusia.
		Menjelaskan proses pencernaan makanan dan enzim-enzim yang berperan pada proses tersebut.
		Menjelaskan sistem peredaran darah pada manusia.
		Menjelaskan proses pada sistem ekskresi (ginjal).
		Menjelaskan sistem saraf pada manusia.
		Menjelaskan struktur dan fungsi jaringan/organ pada tumbuhan.
		Menjelaskan respon tumbuhan terhadap pengaruh lingkungan luar.
		Menjelaskan proses fotosintesis berdasarkan percobaan tentang proses tersebut.
10.	Mengaplikasikan konsep pertumbuhan dan perkembangan, kelangsungan hidup dan pewarisan sifat pada organisme serta kaitannya dengan lingkungan, teknologi dan masyarakat.	Menjelaskan konsep perilaku makhluk hidup untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.
		Menginterpretasikan hasil persilangan berdasarkan hukum Mendel.
		Menjelaskan teknologi reproduksi yang tepat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas organisme disertai dengan contohnya.
		Menjelaskan pemanfaatan bioteknologi untuk kehidupan.
11.	Menjelaskan bahan kimia (alami dan buatan) yang terdapat dalam bahan makanan, zat aditif, dan psikotropika, serta pengaruhnya terhadap kesehatan.	Mendeskripsikan bahan kimia (alami dan buatan) pada makanan serta pengaruhnya terhadap kesehatan.
		Mendeskripsikan pengaruh zat adiktif/psikotropika pada tubuh kita.